• Kam. Mei 7th, 2026

Ketua Jmi Kalbar Sorot Dugaan Solar Subsidi Dipakai DT 10 Minta APH Bongkar Dugaan Permainan Distribusi

Bynetnewstv.com

Mei 7, 2026

Kubu Raya, Netnewstv.com Kalimantan Barat — Ketua Jurnalis Media Indonesia (JMI) Kalimantan Barat, Johandi, melontarkan kritik keras terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar oleh kendaraan dump truck (DT 10) pengangkut tanah urug yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas PT MITRA ELINA MIRZA.

Johandi mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada perusahaan guna meminta klarifikasi atas dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, surat itu disebut belum mendapat tanggapan.“Surat konfirmasi sudah kami kirim secara resmi, tetapi tidak ada respons.

Sikap bungkam ini justru memunculkan pertanyaan besar di tengah publik dan memperkuat dugaan adanya praktik penggunaan solar subsidi yang tidak tepat sasaran,” tegas Johandi.Menurutnya, penggunaan solar subsidi untuk kendaraan operasional proyek berskala besar merupakan persoalan serius karena berpotensi merampas hak masyarakat kecil yang memang berhak menerima subsidi pemerintah.

Ia menilai kendaraan jenis DT 10 bukan kategori kendaraan prioritas penerima solar subsidi. Karena itu, jika dugaan tersebut benar terjadi, maka praktik itu dinilai sebagai bentuk penyimpangan distribusi BBM subsidi yang harus segera ditindak tegas.“Masalah solar subsidi ini bukan lagi soal antrean panjang atau kuota yang cepat habis. Ada dugaan permainan dalam distribusi yang harus dibongkar secara terbuka.

Negara tidak boleh kalah dengan praktik-praktik semacam ini,” ujarnya.Johandi juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta pihak terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri penggunaan barcode MyPertamina yang digunakan kendaraan operasional tersebut.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi tidak boleh hanya sebatas formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.“Kalau dibiarkan, praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk. Subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru berpotensi dinikmati kendaraan operasional proyek,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan maupun SPBU yang diduga terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan konfirmasi lanjutan sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam jurnalistik.

Redaksi : Ananda N

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Butuh Bantuan?