NetNewsTv.com-Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi kembali mencuat di sejumlah SPBU di wilayah Kalimantan Barat. Antrean panjang kendaraan untuk memperoleh Pertalite kerap terjadi hampir setiap hari, bahkan tidak sedikit masyarakat yang harus pulang tanpa mendapatkan BBM karena stok yang dinyatakan habis oleh pihak SPBU.
Fenomena tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga mempertanyakan bagaimana mungkin BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat justru sering mengalami kelangkaan di SPBU.
Ironisnya, di saat masyarakat harus mengantre panjang, di berbagai sudut wilayah justru semakin mudah ditemukan penjualan BBM secara eceran di kios-kios. Bahkan harga yang ditawarkan tidak lagi mendekati harga resmi pemerintah, tetapi menembus angka hingga sekitar Rp15.000 per liter, jauh di atas harga yang seharusnya.
Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya sistem distribusi BBM bersubsidi berjalan di lapangan. Banyak pihak menilai situasi ini tidak wajar apabila BBM sulit didapatkan di SPBU, namun justru mudah ditemukan di penjualan eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.
Persoalan ini juga tidak hanya terjadi pada Pertalite. BBM bersubsidi jenis Solar subsidi bahkan telah lama menjadi sorotan masyarakat karena diduga kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu melalui berbagai pola pengisian, mulai dari penggunaan jerigen hingga kendaraan tanpa identitas yang melakukan pengisian berulang.
Selain itu, di lapangan juga ditemukan adanya pengisian BBM di dispenser SPBU dengan durasi yang sangat lama, bahkan dalam kondisi mesin kendaraan masih hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait bagaimana sebenarnya sistem pengawasan yang selama ini disebut-sebut sudah dilakukan secara online.
Jika sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi memang telah berjalan secara digital dan terpantau, maka praktik pengisian dengan durasi tidak wajar serta berbagai pola pengisian yang mencurigakan tersebut seharusnya dapat terdeteksi dan menjadi perhatian pihak terkait.
Menanggapi kondisi tersebut, Jurnalis Media Indonesia (JMI) Kalimantan Barat melalui Ketua JMI Kalbar, Johandi, menyampaikan bahwa masyarakat saat ini tidak membutuhkan sekadar pernyataan atau statemen bahwa persoalan ini akan ditindak. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata di lapangan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, JMI Kalimantan Barat juga menegaskan akan ikut serta melakukan investigasi di lapangan serta menghimpun berbagai informasi dan temuan masyarakat. Apabila ditemukan adanya dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, JMI menyatakan siap melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber : JMI KALBAR
Penulis: Ananda nikola